PBG itu apa? (dan mengapa menggantikan IMB)
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai standar teknis. PBG resmi menggantikan IMB sejak diberlakukannya PP No. 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Regulasi ini menggeser pendekatan dari “izin administratif” menjadi persetujuan berbasis pemenuhan standar (fungsi, keselamatan, keandalan, kenyamanan, dan kemudahan).
Pemerintah menyediakan dua platform kunci: OSS RBA (gerbang perizinan berusaha berbasis risiko) dan SIMBG (portal PBG & SLF yang dikelola Kementerian PUPR). PBG dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) diajukan secara elektronik, terhubung dengan pemerintah daerah.
Dasar hukum dan sistem yang digunakan
- PP No. 16 Tahun 2021 — payung hukum PBG dan SLF, menggantikan IMB; mengatur ruang lingkup bangunan gedung serta standar teknis.
- SIMBG (simbg.pu.go.id) — sistem elektronik resmi pengajuan PBG/SLF; layanan diluncurkan Kementerian PUPR untuk kemudahan perizinan bangunan.
- OSS RBA (oss.go.id) — PBG termasuk persyaratan dasar di OSS; jika usaha memerlukan pembangunan gedung, OSS memberi notifikasi pemenuhan PBG dan menautkan ke SIMBG.
- KKPR — Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (d/h Izin Lokasi) adalah salah satu persyaratan dasar sebelum PBG (tergantung lokasi & RDTR).
- Persetujuan Lingkungan — SPPL/UKL-UPL/AMDAL kini terintegrasi dengan OSS melalui AMDALnet (khususnya untuk risiko menengah-tinggi/tinggi).
Siapa yang wajib mengurus PBG?
Semua pemilik bangunan yang akan membangun/merenovasi, baik hunian maupun fungsi usaha (ruko, kantor, gudang, pabrik, hotel, restoran, klinik, sekolah, dsb.). PBG juga diperlukan untuk perubahan signifikan (menambah lantai, memperluas area, mengubah struktur) dan rehabilitasi tertentu. Rincian teknis serta klasifikasi diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah melalui SIMBG dan peraturan turunannya (termasuk ketentuan retribusi daerah jika berlaku).
Dokumen & data yang biasanya diminta
Identitas & legalitas
- NIB & profil pelaku usaha (jika bangunan usaha)
- Identitas pemohon/penanggung jawab
- Akta pendirian & SK Kemenkumham (PT/koperasi/yayasan)
- NPWP
Lahan & tata ruang
- Bukti penguasaan lahan (SHM/HGB/sewa)
- KKPR/Kesesuaian pemanfaatan ruang (mengacu RDTR setempat)
Teknis bangunan
- Gambar rencana arsitektur, struktur, dan MEP
- Perhitungan struktur, spesifikasi material
- Dokumen proteksi kebakaran & keselamatan
Lingkungan & K3
- SPPL/UKL-UPL/AMDAL (sesuai skala & risiko)
- Rencana pengelolaan limbah, kebisingan, dsb.
Detail dapat berbeda per daerah. Periksa petunjuk teknis di SIMBG dan panduan OSS pada menu Persyaratan Dasar. :
Alur pengajuan PBG & SLF (step-by-step)
- Validasi usaha & lokasi di OSS RBA. Masuk ke OSS RBA, pastikan NIB aktif, KBLI & lokasi sesuai. Jika kegiatan membutuhkan bangunan, OSS menampilkan kebutuhan PBG pada tab Persyaratan Dasar. :
- Akses SIMBG & sinkronkan data. Buat/masuk akun di SIMBG, tarik data NIB/OSS (bila bangunan usaha), lalu pilih layanan Persetujuan Bangunan Gedung.
- Lengkapi formulir & unggah dokumen teknis. Isi fungsi bangunan (hunian/usaha), luas/tinggi, lokasi, klasifikasi, dan unggah gambar rencana, perhitungan struktur/MEP, proteksi kebakaran, dokumen lahan, serta bukti KKPR/lingkungan (bila disyaratkan).
- Evaluasi & konsultasi teknis. Tim teknis daerah memeriksa pemenuhan standar. Jika perlu, dilakukan perbaikan dokumen atau konsultasi. Sesuai ketentuan daerah, akan terbit tagihan retribusi PBG (jika ada).
- Penerbitan PBG elektronik. Setelah verifikasi & (jika ada) pembayaran retribusi, PBG diterbitkan elektronik melalui SIMBG. Simpan salinan digital & cetakannya.
- Pelaksanaan konstruksi & pengawasan. Bangun sesuai dokumen disetujui; perubahan mayor biasanya memerlukan persetujuan perubahan.
- Ajukan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Setelah pekerjaan selesai, ajukan SLF di SIMBG dengan as-built drawing, hasil uji utilitas/kebakaran, dan berita acara pemeriksaan. SLF menjadi prasyarat operasional banyak bangunan usaha.
Estimasi waktu & biaya
- Waktu proses: Sinkronisasi OSS–SIMBG cepat; penilaian teknis PBG bervariasi (umumnya beberapa minggu tergantung kompleksitas & antrean daerah). Pengurusan SLF dilakukan pasca konstruksi setelah lulus inspeksi.
- Biaya resmi: Tidak ada PNBP pusat untuk PBG, namun banyak daerah menetapkan retribusi PBG/SLF sesuai perda/perkada (nominal bervariasi). Selain itu, terdapat biaya perencana/struktur/MEP, uji laboratorium, dan dokumen lingkungan jika diperlukan.
Kaitan PBG dengan persyaratan dasar lain
PBG bukan satu-satunya persyaratan dasar. Dalam OSS Anda juga akan melihat kebutuhan KKPR (kesesuaian ruang), Persetujuan Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL), dan perizinan berusaha lainnya. Sejak 2024, proses persetujuan lingkungan untuk kegiatan risiko menengah-tinggi/tinggi terintegrasi di OSS dengan SSO ke AMDALnet, sehingga alur data lebih mulus.
Tips praktis agar pengajuan PBG lancar
- Pastikan kesesuaian tata ruang sejak awal. Jika lokasi tidak sesuai RDTR, proses bisa tersendat. Urus KKPR terlebih dahulu.
- Gunakan gambar & perhitungan yang rapi. Kualitas dokumen arsitektur/struktur/MEP mempengaruhi kecepatan verifikasi.
- Samakan data OSS–SIMBG. Alamat, koordinat, fungsi, dan luas harus konsisten agar tidak terjadi error sinkronisasi.
- Rencanakan SLF dari awal. Siapkan rencana pengujian lift, hydrant, alarm, ventilasi, dan utilitas lain untuk memudahkan uji laik fungsi
- Simpan semua bukti elektronik. Arsipkan PBG, dokumen teknis yang disahkan, serta berita acara untuk keperluan audit, bank, dan asuransi.
Contoh checklist dokumen PBG
| Komponen | Contoh Dokumen |
|---|---|
| Legalitas | NIB & profil OSS; Akta & SK Kemenkumham; NPWP |
| Lahan & Zonasi | SHM/HGB/kontrak sewa; KKPR/Kesesuaian ruang |
| Arsitektur | Siteplan, denah, tampak, potongan, spesifikasi material |
| Struktur | Perhitungan & gambar pondasi/balok/kolom; data tanah (bila ada) |
| MEP & Proteksi Kebakaran | Gambar listrik, plumbing, HVAC; jalur evakuasi, APAR, hydrant |
| Lingkungan | SPPL/UKL-UPL/AMDAL; rencana pengelolaan limbah |
| SLF (pasca konstruksi) | As-built drawing, hasil pengujian utilitas, berita acara inspeksi |
Internal & external link penting
- Layanan Konsultasi PBG & SLF (internal)
- Perbedaan IMB vs PBG (internal)
- Persyaratan Dasar — KKPR/PBG/lingkungan (OSS)
- Tab Persetujuan Bangunan (OSS)
- Portal SIMBG — PBG & SLF
- PP No. 16 Tahun 2021 (Peraturan BPK)
FAQ — Pertanyaan yang Sering Diajukan
- 1) Apa bedanya PBG dengan IMB?
- PBG adalah persetujuan berbasis pemenuhan standar teknis (fungsi, keselamatan, keandalan), bukan sekadar izin administratif seperti IMB. PBG dan SLF dikelola secara elektronik melalui SIMBG & terintegrasi OSS.
- 2) Apakah semua bangunan harus memiliki PBG?
- Ya, PBG diperlukan untuk bangunan baru, perubahan, perluasan, pengurangan, dan/atau perawatan tertentu—baik hunian maupun fungsi usaha—sesuai ketentuan daerah melalui SIMBG.
- 3) Apa hubungan PBG dengan KKPR dan persetujuan lingkungan?
- KKPR dan persetujuan lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL) merupakan persyaratan dasar lain di OSS. Bila kegiatan butuh bangunan, OSS menandai kewajiban PBG; untuk risiko menengah-tinggi/tinggi, persetujuan lingkungan diproses terintegrasi lewat AMDALnet.
- 4) Berapa lama proses PBG dan apakah ada biayanya?
- Waktu bervariasi tergantung kompleksitas dan antrean daerah (umumnya beberapa minggu setelah berkas lengkap). Banyak daerah menerapkan retribusi PBG/SLF melalui perda/perkada; nominalnya berbeda-beda.
- 5) Apa itu SLF dan kapan diajukan?
- Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diajukan setelah konstruksi selesai. Dokumen ini menyatakan bangunan laik digunakan sesuai fungsinya dan diwajibkan untuk banyak bangunan usaha/publik. Ajukan via SIMBG.
