Franchise Klub Padel: Apa Saja Legalitas yang Perlu Dipersiapkan?

Update: Agustus 2025 • Waktu baca ±10 menit

Valqis! – Tren padel sedang naik daun di Indonesia. Tidak hanya hadir dalam bentuk klub mandiri, kini mulai banyak merek internasional maupun lokal yang menawarkan franchise klub padel.

Bagi investor, model waralaba menawarkan keunggulan: brand sudah dikenal, sistem operasional matang, serta dukungan promosi.
Namun, membuka franchise padel bukan sekadar menandatangani kontrak—ada sejumlah legalitas wajib yang harus Anda siapkan.

Artikel ini membahas secara mendalam apa saja izin dan dokumen hukum yang biasanya diperlukan untuk franchise klub padel di Indonesia.
Kami rangkum dalam 6 poin utama: mulai dari STPW, perjanjian waralaba, hingga sertifikat standar pariwisata.
Di akhir, ada FAQ praktis dan CTA khusus bila Anda ingin bantuan menyusun strategi legal bersama Valqis.

Checklist Legalitas Franchise Klub Padel

Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) sesuai Permendag 71/2019.
STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) untuk pemberi & penerima waralaba.
NIB melalui OSS RBA dengan KBLI olahraga (mis. 9311, 9312).
PBG & SLF untuk bangunan klub via SIMBG.
Persetujuan Lingkungan (SPPL/UKL–UPL/AMDAL) sesuai skala.
Sertifikat Standar Usaha Pariwisata/Rekreasi di OSS RBA.

1) Perjanjian Waralaba

Perjanjian waralaba adalah dokumen kunci yang mengatur hubungan franchisor (pemberi waralaba) dan franchisee (penerima waralaba).
Berdasarkan Permendag No. 71/2019, kontrak wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memuat klausul utama: hak & kewajiban, jangka waktu, pembinaan, hingga penyelesaian sengketa.

Tip praktis: mintalah review dari konsultan hukum bisnis agar perjanjian seimbang—misalnya terkait biaya royalti, standar operasional (SOP), serta hak untuk memperluas area.

2) Pendaftaran STPW

Setelah kontrak disepakati, kedua pihak wajib mendaftarkan waralaba ke Kementerian Perdagangan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
Pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui portal resmi Kemendag.

Tanpa STPW, franchise dianggap belum sah secara hukum dan dapat menimbulkan risiko penolakan izin lain, sanksi administratif, atau masalah saat audit.

3) NIB melalui OSS RBA

Setiap penerima waralaba wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS RBA.
Pilih KBLI 9311 (pengelolaan fasilitas olahraga) atau KBLI 9312 (aktivitas klub olahraga), sesuai model bisnis.
Dengan NIB, sistem otomatis menilai tingkat risiko dan menentukan kewajiban tambahan (sertifikat standar, izin lokasi, lingkungan).

4) PBG & SLF (Bangunan Klub)

Bila franchisee membangun atau merenovasi fasilitas, wajib mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui SIMBG.
Kedua dokumen ini menggantikan IMB lama dan membuktikan bangunan aman, sesuai tata ruang, serta layak digunakan untuk olahraga.

5) Persetujuan Lingkungan

Franchise klub padel skala besar (multi-lapangan, area parkir luas) seringkali membutuhkan UKL–UPL, sementara skala lebih kecil cukup dengan SPPL.
Penentuan jenis izin lingkungan mengikuti kriteria dalam PP 22/2021 dan prosesnya terintegrasi di OSS RBA.

6) Sertifikat Standar Usaha Pariwisata

Karena tergolong fasilitas olahraga rekreasi, klub padel franchise perlu memiliki Sertifikat Standar dari sektor pariwisata sesuai Permenparekraf 4/2021.
Prosesnya dilakukan di OSS RBA, dan dapat berbentuk pernyataan mandiri atau diverifikasi lembaga sertifikasi.

Tambahan: HAKI & Brand Protection

Franchise padel sangat bergantung pada kekuatan merek. Pastikan merek dagang terdaftar di Ditjen KI (Kemenkumham).
Hal ini melindungi dari penggunaan ilegal oleh pihak ketiga dan memperkuat posisi Anda dalam kontrak waralaba.

Risiko Jika Legalitas Diabaikan

Kontrak cacat hukum: perjanjian tidak terdaftar dapat diperdebatkan validitasnya.
Penutupan usaha: tanpa STPW atau SLF, dinas bisa menghentikan operasional.
Kesulitan investasi: bank atau investor enggan mendanai proyek tanpa dokumen legal lengkap.
Kerugian reputasi: publikasi negatif dapat merugikan brand global dan lokal.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Apakah semua franchise wajib punya STPW?

Ya. Sesuai Permendag 71/2019, STPW wajib dimiliki baik oleh franchisor maupun franchisee sebelum operasional.

Apa bedanya franchise dengan lisensi merek biasa?

Franchise mencakup transfer sistem bisnis (SOP, manajemen, promosi), sementara lisensi hanya memberikan hak pakai merek tanpa paket bisnis lengkap.

Berapa lama proses mendapatkan STPW?

Umumnya 10–20 hari kerja tergantung kelengkapan dokumen dan sistem elektronik Kemendag.

Jika sudah punya NIB, apakah masih perlu Sertifikat Standar?

Ya. NIB adalah identitas usaha, sementara Sertifikat Standar adalah bukti pemenuhan standar sektor pariwisata untuk klub padel.

Apakah franchise padel harus daftar merek dagang?

Sangat dianjurkan. Pendaftaran merek di Ditjen KI melindungi brand Anda dari penyalahgunaan pihak lain.

Butuh Bantuan Menyiapkan Legalitas Franchise Padel Anda?

Valqis siap mendampingi: mulai dari review perjanjian waralaba, pengurusan STPW, pendaftaran NIB & Sertifikat Standar di OSS, hingga PBG–SLF untuk fasilitas.
Kami berikan roadmap praktis agar franchise padel Anda segera siap operasional tanpa hambatan hukum.

Diskusi Awal Gratis »