1. Apa itu keberatan (oposisi) atas permohonan merek?

Keberatan atau opposition adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pihak ketiga (perorangan atau badan usaha) menentang pendaftaran merek yang sedang dipublikasikan oleh kantor merek. Tujuannya untuk mencegah pendaftaran merek yang dianggap akan menimbulkan kebingungan dengan merek yang telah dimiliki atau merugikan hak pihak lain.

2. Kapan Anda dapat mengajukan keberatan?

Di Indonesia, setelah permohonan merek disetujui pemeriksaan awal, kantor merek akan mempublikasikan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek (BRM). Selama masa publikasi inilah pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan. Masa publikasi bersifat terbatas (masa oposisi); menurut pedoman DJKI dan sumber praktek umum, periode oposisi yang sering diberlakukan adalah selama 2 bulan sejak tanggal publikasi, namun beberapa referensi menyebut variasi hingga 3 bulan tergantung status/ketentuan lampiran. Karena itu selalu cek pengumuman resmi BRM dan informasi di portal DJKI untuk tenggat waktu yang berlaku pada kasus Anda.

3. Syarat & Dokumen yang Diperlukan

Untuk mengajukan keberatan, umumnya Anda perlu menyiapkan dokumen berikut:

• Surat permohonan keberatan yang memuat identitas pengaju, identitas pemilik merek yang dipermasalahkan, nomor pendaftaran (atau nomor publikasi), dan alasan keberatan.
• Surat kuasa bermeterai jika menggunakan konsultan atau kuasa hukum.
• Salinan Berita Resmi Merek (BRM) atau bukti publikasi yang memuat permohonan merek yang dilaporkan.
• Bukti kepemilikan merek Anda (sertifikat, bukti permohonan sebelumnya, bukti penggunaan, materi promosi, faktur penjualan, foto produk, kontrak distribusi, dsb.).
• Bukti pembayaran biaya administrasi (PNBP) sesuai ketentuan kantor merek.

4. Langkah-langkah Mengajukan Keberatan (Praktis)

4.1. Langkah 1 — Verifikasi publikasi & tenggat

Temukan entri BRM yang memuat permohonan merek lawan (tanggal publikasi, nomor permohonan). Catat tanggal mulai dan hitung tenggat waktu oposisi. Jika Anda menggunakan agen, minta mereka melakukan verifikasi dan menyimpan bukti publikasi.

4.2. Langkah 2 — Kumpulkan bukti kuat

Kumpulkan semua bukti yang mendukung klaim Anda: sertifikat merek sebelumnya, bukti penggunaan (foto produk, materi iklan dengan tanggal), invoice penjualan, kontrak distribusi, dan dokumen lain yang menunjukkan prioritas atau reputasi merek Anda.

4.3. Langkah 3 — Siapkan surat keberatan

Surat keberatan harus jelas, ringkas, dan mencantumkan alasan hukum mengapa merek yang dipublikasikan harus ditolak (mis. identik/serupa sehingga menimbulkan kebingungan, melanggar merek terkenal, atau didaftarkan dengan itikad buruk). Sertakan daftar dokumen yang dilampirkan.

4.4. Langkah 4 — Ajukan secara online atau ke kantor

Pengajuan oposisi biasanya dilakukan melalui sistem e‑filing DJKI (portal merek.dgip.go.id) atau kanal resmi yang ditentukan. Pastikan melampirkan semua dokumen dan bukti pembayaran. Jika menggunakan jasa konsultan, legal counsel akan menyusun dan mengajukan berkas sesuai format yang diminta.

4.5. Langkah 5 — Tunggu konfirmasi & proses selanjutnya

Setelah diajukan, kantor merek akan mengirim salinan surat keberatan kepada pemohon merek. Pemohon kemudian biasanya diberi waktu untuk mengajukan sanggahan (jawaban). Proses ini dapat memicu rangkaian surat-menyurat administratif, mediasi, atau sidang administratif tergantung kompleksitas kasus.

5. Biaya & Estimasi Waktu

Biaya administrasi untuk pengajuan keberatan berbeda-beda; beberapa sumber praktik di Indonesia melaporkan biaya PNBP sekitar Rp 1.000.000 per permohonan keberatan (per kasus), namun ketentuan resmi dan nominal dapat berubah—selalu verifikasi pada situs DJKI. Selain biaya resmi, jika Anda menggunakan konsultan atau pengacara, akan ada biaya jasa tambahan.

Waktu proses oposisi bergantung pada: kelengkapan dokumen, apakah pemohon mengajukan sanggahan, adanya mediasi, dan beban kerja kantor. Proses dapat memakan waktu beberapa bulan hingga lebih dari satu tahun untuk penyelesaian penuh jika kasusnya kompleks.

6. Strategi Hukum & Contoh Surat Keberatan

6.1. Strategi awal

• Fokus pada bukti prioritas: tunjukkan dengan dokumen kapan Anda mulai memakai merek atau mendaftar merek tersebut.
• Tunjukkan potensi kebingungan: bandingkan unsur visual/verbal merek lawan dan jelaskan mengapa konsumen bisa bingung.
• Gunakan bukti reputasi (jika ada): data penjualan, liputan media, endorsement—berguna untuk melindungi merek terkenal.
• Pertimbangkan penyelesaian non-litigasi: negosiasi atau lisensi bisa lebih cepat dan lebih murah dibanding pertempuran administratif panjang.

6.2. Contoh ringkas struktur surat keberatan

Kepada Yth.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
[Alamat/Portal e‑filing]

Perihal: Keberatan atas Permohonan Merek dengan Nomor [nomor] (Publikasi pada BRM tanggal [tanggal])

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: [Nama pengaju]
Alamat: [Alamat]
Bertindak untuk dan atas nama: [Nama perusahaan/pemilik merek]

Dengan ini mengajukan keberatan terhadap permohonan merek tersebut karena:
1. [Alasan hukum 1 — mis. identik/serupa dengan merek terdaftar kami Nomor ...]
2. [Alasan hukum 2 — mis. potensi penipuan/itikad buruk]

Dilampirkan:
- Salinan BRM
- Salinan sertifikat merek kami Nomor ...
- Bukti penggunaan (foto, invoice, materi promosi)
- Surat kuasa (jika menggunakan kuasa)
- Bukti pembayaran PNBP

Hormat kami,
[Nama & tanda tangan]

7. Jika Keberatan Diterima atau Ditolak — Langkah Selanjutnya

7.1. Jika keberatan diterima

Jika kantor merek mengabulkan keberatan Anda, permohonan merek lawan akan ditolak atau dibatasi, dan pemohon tidak akan mendapatkan pendaftaran untuk klaim tersebut. Simpan keputusan resmi sebagai bukti hak Anda.

7.2. Jika keberatan ditolak

Jika kantor merek menolak keberatan Anda, biasanya ada opsi banding atau gugatan ke pengadilan niaga (atau badan administrasi yang relevan). Konsultasikan segera dengan pengacara IP untuk menilai peluang banding berdasarkan alasan penolakan.

7.3. Pertimbangan biaya vs manfaat

Pertimbangkan biaya hukum, risiko reputasi, dan peluang bisnis sebelum melanjutkan ke banding yang panjang. Dalam beberapa situasi, negosiasi atau lisensi dapat memberikan solusi yang lebih efisien.

8. FAQ — Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Berapa lama masa saya dapat mengajukan keberatan setelah publikasi?

Periode oposisi umum di Indonesia biasanya berlangsung selama 2 bulan sejak tanggal publikasi BRM, tetapi beberapa sumber praktik menyebut variasi; periksa detail pada pengumuman BRM dan portal DJKI untuk kepastian.

2. Apakah saya harus memiliki sertifikat merek untuk mengajukan keberatan?

Tidak selalu — bukti penggunaan yang kuat (prior use) atau permohonan sebelumnya dapat mendukung keberatan Anda. Namun memiliki sertifikat membuat posisi hukum Anda lebih kuat.

3. Bisakah saya menarik keberatan setelah mengajukannya?

Ya, umumnya Anda dapat menarik keberatan, tetapi prosedur penarikan dan konsekuensinya harus dikonsultasikan dengan kantor merek atau penasihat hukum Anda.

4. Berapa biaya resmi mengajukan keberatan?

Beberapa sumber menyebut biaya PNBP sekitar Rp 1.000.000 per permohonan di Indonesia—tetapi angka resmi dapat berubah. Selalu verifikasi di situs DJKI sebelum mengajukan.

5. Apakah saya perlu pengacara atau konsultan untuk mengajukan keberatan?

Tidak wajib, tetapi disarankan terutama jika kasus kompleks. Pengacara atau konsultan HKI membantu menyusun argumen hukum, mengumpulkan bukti yang relevan, dan mengelola komunikasi resmi.

9. Sumber & Tautan Berguna

• Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) — informasi resmi dan formulir.
• World Intellectual Property Organization (WIPO) — panduan internasional tentang mekanisme oposisi.
• Valqis — Layanan Konsultasi dan Representasi Oposisi Merek (internal).