Memindahkan alamat domisili Perseroan Terbatas (PT) — baik karena ekspansi, efisiensi biaya, ataupun kebutuhan operasional — perlu prosedur hukum dan administratif yang benar agar status hukum perusahaan tetap terjaga. Panduan ini menjelaskan langkah-langkah praktis: persiapan dokumen, keputusan RUPS/Direksi, akta perubahan di notaris, pendaftaran di Kemenkumham (AHU), update NIB di OSS, perubahan NPWP, pemberitahuan ke pihak ketiga, dan checklist lengkap agar proses berjalan cepat dan aman.
Ringkasan cepat — alur singkat
- Ambil keputusan resmi (RUPS atau Keputusan Direksi/Komisaris sesuai AD/ART).
- Notaris susun akta perubahan Anggaran Dasar (pasal alamat).
- Notaris daftarkan akta ke AHU Kemenkumham hingga terbit SK Pengesahan.
- Update data usaha di OSS (NIB) dengan mengunggah SK pengesahan & dokumen pendukung.
- Perbarui NPWP, izin lokal (SITU/IUMK/IMB bila perlu), rekening bank & kontrak.
- Beritahu karyawan, klien, vendor, dan pihak yang berkepentingan.
Catatan: langkah detail dapat berubah berdasarkan isi Anggaran Dasar (AD/ART) perusahaan dan kebijakan daerah — selalu cek pasal AD/ART sebelum memulai. Jika ragu, konsultasikan dengan notaris dan konsultan pajak/HR.
1. Kapan dan mengapa mengganti alamat PT?
Alasan umum mengganti domisili PT antara lain:
- Pindah ke lokasi yang lebih strategis atau lebih besar.
- Pengurangan biaya operasional (pindah dari ruko ke kantor coworking, atau sebaliknya).
- Penggabungan/akusisi yang mengharuskan alamat baru.
- Perubahan fungsi kantor (dari rumah tinggal ke kantor komersial) yang harus disesuaikan legalitasnya.
2. Cek AD/ART & wewenang pengambilan keputusan
Sebelum memulai, baca pasal AD/ART yang mengatur perubahan alamat atau domisili. AD/ART menentukan siapa yang berwenang mengambil keputusan (RUPS, Direksi, atau RUPSLB) serta mekanisme pengambilan suara. Umumnya perubahan pasal alamat termasuk perubahan Anggaran Dasar sehingga memerlukan keputusan RUPS (RUPS Tahunan atau RUPSLB) dan pencatatan akta notaris.
Jika AD/ART menyatakan perubahan alamat dapat dilakukan oleh Direksi dalam kondisi tertentu, pastikan tindakan tersebut dicatat secara resmi dan dituangkan dalam akta atau notulen yang benar.
3. Langkah 1 — Siapkan dokumen & bukti kepemilikan/sewa lokasi baru
Dokumen praksis yang perlu disiapkan sebelum bertemu notaris:
- Salinan kontrak sewa / perjanjian sewa-menyewa atau sertifikat kepemilikan lokasi baru.
- Surat keterangan domisili baru dari pemilik gedung atau pengelola (jika diminta).
- Surat persetujuan penggunaan alamat (khusus untuk ruko di mall atau gedung perkantoran yang punya aturan internal).
- Foto lokasi & denah sederhana untuk lampiran bila diperlukan.
Pastikan alamat baru sesuai dengan tata ruang setempat (zoning) dan tidak melanggar peraturan lingkungan atau penggunaan lahan.
4. Langkah 2 — Keputusan formal: RUPS / keputusan Direksi
Jika AD/ART mensyaratkan RUPS, panggil RUPS (RUPSLB bila mendesak) dan buat notulen yang memuat keputusan perubahan alamat. Isi keputusan tipikal:
- Tanggal dan tempat RUPS
- Keputusan untuk mengubah Pasal alamat kantor pusat dalam AD/ART
- Alamat lama dan format penulisan alamat baru
- Penunjukan pengurus yang diberi kuasa untuk menandatangani akta perubahan di hadapan notaris
Jika AD/ART memperbolehkan Direksi melakukan perubahan, dokumen internal berupa Surat Keputusan Direksi (SK Direksi) harus jelas dan didokumentasikan.
5. Langkah 3 — Akta perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris
Notaris akan menyiapkan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang mencantumkan redaksi baru pasal alamat. Proses ini biasanya mencakup:
- Draft akta berdasarkan notulen RUPS atau SK Direksi
- Pengesahan tanda tangan pemegang saham / pengurus
- Pengumpulan lampiran: kontrak sewa/sertifikat, SK RUPS, KTP para pengurus
- Pengajuan pendaftaran akta ke AHU Kemenkumham oleh notaris
Biaya notaris bervariasi tergantung wilayah dan kompleksitas. Tanyakan estimasi biaya dan waktu pengerjaan sebelum memulai.
6. Langkah 4 — Pendaftaran ke AHU (Kemenkumham) & terbitnya SK Pengesahan
Setelah akta diajukan, notaris akan mendaftarkannya ke AHU Kemenkumham. Jika dokumen lengkap dan lulus verifikasi, Kemenkumham menerbitkan SK Pengesahan Perubahan yang menjadi bukti resmi perubahan Anggaran Dasar (termasuk alamat baru).
Simpan SK Pengesahan karena dokumen ini diperlukan untuk update ke instansi lain (OSS, kantor pajak, bank, dll.).
7. Langkah 5 — Update NIB / data OSS RBA
NIB (Nomor Induk Berusaha) yang tercatat di OSS mungkin perlu diperbarui agar data usaha sinkron dengan akta terbaru. Langkah umum:
- Login ke akun OSS pemilik NIB.
- Pilih opsi Perubahan Data dan perbarui alamat kantor pusat.
- Unggah dokumen pendukung: akta perubahan yang telah disahkan (SK Kemenkumham) dan kontrak sewa/sertifikat alamat baru.
- Submit & simpan bukti transaksi/perubahan.
Beberapa perubahan alamat khususnya yang memengaruhi izin lokasi/KBLI atau risiko, dapat memicu persyaratan tambahan di OSS—siapkan dokumen lengkap agar proses cepat.
8. Langkah 6 — Update NPWP, izin lokal & IMB bila perlu
Perubahan alamat juga harus tercermin pada catatan pajak dan izin lokal:
- NPWP Badan: laporkan perubahan alamat ke kantor pajak/portal DJP agar database NPWP terkini.
- Izin lokal (SITU/IUMK/SKDU): urus pembaruan jika lokasi lama tercatat dalam izin; beberapa daerah mengharuskan perubahan data pemohon atau penerbitan izin baru untuk alamat berbeda.
- IMB / PBG / SLF: jika alamat baru memerlukan perubahan fungsi bangunan atau renovasi, urus IMB/PBG dan SLF sesuai ketentuan daerah.
9. Langkah 7 — Perbarui rekening bank, kontrak & pemberitahuan pihak ketiga
Pemberitahuan dan pembaruan administratif yang harus dilakukan setelah akta & NIB diperbarui:
- Perubahan nama/ authorized signatory atau alamat pada rekening bank — kunjungi bank dengan SK Pengesahan & dokumen pendukung.
- Perbarui kontrak sewa, kerjasama, dan perjanjian dengan vendor/klien (addendum atau surat pemberitahuan resmi).
- Beritahu lembaga terkait (BPJS, asuransi, perbankan, platform e-commerce) dan perbarui alamat di situs resmi & dokumen pemasaran.
- Update profil di OSS, website perusahaan, Google My Business, dan direktori bisnis lainnya.
10. Dokumentasi internal & tata kelola
Pastikan semua perubahan tercatat rapi dalam arsip perusahaan:
- Salinan akta perubahan & SK Kemenkumham
- Salinan kontrak sewa/sertifikat alamat baru
- Notulen RUPS / SK Direksi
- Surat pemberitahuan ke pihak ketiga dan bukti pengiriman
- Update buku pemegang saham & daftar pemegang saham jika ada perubahan
11. Estimasi waktu & biaya
| Proses | Estimasi waktu | Perkiraan biaya |
|---|---|---|
| Penyusunan notulen / SK internal | 1–3 hari | Biaya internal |
| Akta perubahan notaris | 3–14 hari | Rp1.500.000 – Rp8.000.000 (tergantung notaris & wilayah) |
| Pendaftaran AHU | 1–14 hari | Termasuk biaya notaris |
| Update OSS (NIB) | 1 hari – beberapa hari | Gratis (OSS) |
| Perbarui NPWP & izin lokal | hari–minggu | Biaya admin daerah bila ada |
12. Kesalahan umum & cara menghindarinya
- Langsung ganti alamat tanpa akta: berisiko data tidak sinkron di lembaga resmi; selalu lakukan akta perubahan.
- Tidak cek AD/ART: menyebabkan keputusan batal atau harus diulang bila wewenang pengambilan keputusan tidak sesuai.
- Lupa update NPWP atau bank: dapat mengganggu pemenuhan pajak atau transaksi perbankan.
- Tidak mengurus izin lokasi/IMB bila perlu: berisiko teguran atau penutupan operasional oleh dinas setempat.
FAQ — Pertanyaan yang Sering Diajukan
1. Apakah mengganti alamat PT selalu harus melalui RUPS?
Tergantung AD/ART. Umumnya perubahan pasal alamat adalah perubahan Anggaran Dasar sehingga memerlukan RUPS. Jika AD/ART memberi wewenang pada Direksi untuk mengubah alamat dalam kondisi tertentu, maka bisa melalui SK Direksi yang sah. Pastikan membaca AD/ART sebelum bertindak.
2. Apakah perlu meng-update alamat di NPWP?
Ya. Setelah perubahan alamat tercatat secara resmi (SK Kemenkumham), laporkan perubahan alamat ke kantor pajak agar catatan NPWP badan sesuai dengan data hukum terbaru.
3. Berapa lama notaris menyelesaikan akta perubahan alamat?
Waktu tergantung notaris dan kelengkapan dokumen; biasanya 3–14 hari kerja. Jika dokumen pendukung (sewa/sertifikat) lengkap proses bisa lebih cepat.
4. Apakah alamat baru harus milik perusahaan?
Tidak harus milik sendiri—banyak perusahaan menggunakan alamat sewa atau coworking space. Namun pastikan ada kontrak sewa atau surat pernyataan pemilik yang membolehkan penggunaan alamat untuk kegiatan usaha.
5. Apa konsekuensi tidak meng-update alamat di OSS / NIB?
Data yang tidak sinkron dapat menyebabkan masalah saat mengajukan izin baru, tender, pembukaan rekening bank, atau pemeriksaan kepatuhan. Update OSS penting agar semua layanan berbasis NIB menggunakan data terkini.
Butuh Bantuan Mengurus Perubahan Alamat PT?
Valqis mendampingi seluruh proses perubahan alamat: pemeriksaan AD/ART, penyusunan notulen RUPS atau SK Direksi, redaksi & penyusunan akta perubahan oleh notaris, pendaftaran ke AHU Kemenkumham, update NIB (OSS), sampai pembaruan NPWP, bank & perizinan lokal. Kami sediakan checklist dokumen lokasi-spesifik dan paket pendampingan agar proses cepat, aman, dan sesuai aturan.
Konsultasi Gratis dengan Tim Valqis →
Disclaimer: Panduan ini bersifat informatif. Persyaratan dapat berbeda antar daerah dan berubah menyesuaikan kebijakan pemerintah—selalu verifikasi ke notaris, Kemenkumham (AHU), OSS (oss.go.id), dan kantor pajak setempat.
